Loading...

Permentan No. 26/2017, Atur Kemitraan Importir Susu dan Peternak Sapi Perah

14:44 WIB | Tuesday, 06-March-2018 | Ternak, Komoditi | Penulis : Julianto

 

 

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 26 tahun 2017 tentang Penyediaan dan Peredaran Susu. Dengan Permentan tersebut diharapkan bukan hanya mendorong kemitraan industri, tapi juga importir susu dengan peternak sapi perah.

 

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Fini Murfiani mengatakan, pada dasarnya Industri Pengolahan Susu (IPS) dan importir bahan baku susu dan produk susu mendukung program kemitraan sebagai salah satu kontribusi dalam memajukan bidang persusuan di Indonesia. 

 

Menurut Fini, bBeberapa IPS telah menjalankan kemitraan selama puluhan tahun dengan kelompok peternak/gapoknak/koperasi. Dengan pedoman teknis,  kemitraan yang telah dilaksanakan dapat lebih terarah dan terukur dalam pengembangan persusuan nasional, terutama untuk mencapai kesejahteraan peternak.

 

“Bagi importir, kemitraan merupakan hal baru, sehingga perlu panduan dan sinergi dari semua pihak agar kemitraan dapat dijalankan dengan efektif dan efisien,” katanya.

 

Fini mengungkapkan, Dinas Provinsi yang membidangi fungsi peternakan juga siap melaksanakan kegiatan kemitraan antara pelaku usaha dan kelompok peternak, gapoknak dan koperasi. Khususnya, pembinaan dan pengawasan, serta pelaporan.

 

Selain itu, Gabungan Koperasi Seluruh Indonesia (GKSI) juga siap membantu program kemitraan dalam berkoordinasi dengan pelaku usaha dan kelompok peternak, gapoknak dan koperasi agar kemitraan berjalan sesuai kebutuhan dan terarah.

 

Menurutnya, kemitraan memiliki prinsip saling ketergantungan, menguntungkan dan membutuhkan, dalam konteks penyediaan dan peredaran susu. Jadi kemitraan itu nantinya output kegiatannya akan meningkatkan produksi SSDN yang berefek pada peningkatan kesejahteraan peternak, baik melalui peningkatan produktivitas ternak, peningkatan kualitas susu, kemudahan akses permodalan, dan kemudahan pengembangan usaha,” tuturnya.

 

Sebagai implementasi Permentan, pemerintah juga telah menerbitkan Pedoman Teknis Penyediaan dan Peredaran Susu. Ada tiga pedoman yakni, pertama, pelaksanaan kemitraan. Kedua, pelaksanaan penghitungan supply demand susu. Ketiga, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan implementasi Permentan.

 

Data BPS, produksi susu segar tahun 2017 hanya 922.970 ton dari total kebutuhan nasional sebesar 4.448.670 ton setara susu segar. Untuk mememenuhi kebutuhan tersebut, kekurangannya sebesar 3.525.700 ton atau 79,26 % harus dipenuhi dari impor. Yul

 

Editor : Yulianto

 

Konsultasi Hotline
Hubungi Kami
(021) 7812162